Tinjauan yuridis dalam pelanggaran udara secara tak terjadwal oleh pesawat Ethiopian Airlines bagi kedaulatan wilayah Indonesia

Merujuk pada Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, batas wilayah atau territorial udara Indonesia mengikuti batas kedaulatan yang sama di darat dan laut; yang mana, berdasarkan Pasal 3 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, tiap-tiap negara berpantai bisa menetapkan lebar laut di wilayah yurisdiksinya hingga maksimal 12 mil jika diukur dari garis terluar. Akibatnya, apabila ada pesawat yang melintasi Indonesia, diwajibkan bagi mereka untuk tunduk kepada yurisdiksi kedaulatan negara yang bersangkutan. Kasus yang menimpa Pesawat Ethiopian Airlines ETH3728 adalah salah satu contoh pelanggaran terhadap batas wilayah udara dalam kategori non-scheduled flight yang pada ujungnya memaksa TNI AU melakukan tindakan force down sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2018. Akan tetapi, persengketaan pendapat justru timbul dari pihak maskapai yang menyatakan bahwa pihaknya tak melakukan kesalahan sama sekali bila didasarkan pada Pasal 5 Konvensi Chicago Tahun 1944. Perbedaan perspektif ini menghantarkan penulis untuk mengkritisi persoalan yang terjadi melalui ketentuan Hukum Nasional maupun Hukum Internasional yang sifatnya ius constitutum dan ius constituendum beserta teori-teori doktrinasi yang dipakai oleh Indonesia dalam menentukan batas wilayah udaranya. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif melalui pendekatan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, hingga komparasi yang dilandaskan oleh situs media terpercaya, ditemukanlah hasil penelitian yang meliputi keterlibatan erat antara Hukum Internasional, Hukum Nasional, dan Yurisdiksi Nasional yang menegaskan bahwasannya tindakan Ethiopian Airlines ETH3728 adalah sebuah pelanggaran sehingga penulis pun menawarkan beberapa solusi-solusi bersifat aplikatif bagi Kedaulatan Wilayah NKRI.