Tanggung jawab negara peluncur terhadap lingkungan akibat sampah antariksa (space debris) yang jatuh ke bumi

Antariksa adalah ruang beserta isinya yang terdapat di luar Ruang Udara yang mengelilingi dan melingkupi Ruang Udara. Perkembangan teknologi saat ini berdampak sangat besar dan membantu manusia di segala aspek kehidupan di Bumi. Perkembangan Hukum Antariksa tak lepas dari perkembangan teknologi keantariksaan seperti roket, pesawat ulang-aling, satelit, dan teknologi lainnya yang semakin meransang analisa hukum di berbagai aspek. Banyaknya kegiatan luar angkasa yang dilakukan oleh negara-negara menyebabkan sampah antariksa yang mempunyai resiko seperti jatuhnya benda-benda antariksa buatan suatu negara seperti satelit ke negara lain yang mengakibatkan kerugian bagi sejumlah negara tertimpa, bukan hanya terhadap negara tersebut akan tetapi terhadap lingkungan. Upaya mitigasi yang dilakukan oleh negara-negara untuk menaggulangi dampak sampah antariksa membuat hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa hukum internasional berkaitan dengan hukum Antariksa dengan tanggung jawab negara peluncur terhadap lingkungan akibat sampah antariksa (space debris) yang jatuh ke bumi berdasarkan Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies,1967 dan perjanjian internasional lainnya. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum internasional yang dalam hal ini menganalisa perjanjian internasional terkait dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya sampah antariksa membuat banyak dampak negatif bagi lingkungan dan negara dalam peluncuran benda antariksa memiliki tanggungjawab atas kerugian yang dialami negara lain atas jatunya benda antariksanya.