Tinjauan aspek etika dalam proteksi radiasi untuk penggunaan pencitraan manusia non-medis di Indonesia

Telah dilakukan tinjauan terhadap etika proteksi radiasi dalam penggunaan pencitraan manusia non-medis atau body scanner. Pencitraan manusia non-medis adalah pemindai tubuh manusia menggunakan radiasi sinar-X untuk mendeteksi benda asing di permukaan atau dalam tubuh manusia untuk tujuan keamanan fasilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah etika proteksi radiasi dalam pemanfaatan body scanner di Indonesia. Adapun metodologinya adalah dengan menelaah 2 (dua) paper, yaitu paper dari Shrader-Frehette dan paper dari Hansson. Dari tujuh isu terkait etika proteksi radiasi yang diungkapkan oleh Shrader-Frechette, terdapat 4 (empat) isu penting terkait etika proteksi radiasi yang benar benar relevan dengan pemanfaatan pencitraan manusia non-medis, yaitu (1) keadilan versus efisiensi (prinsip justifikasi), (2) kesehatan versus ekonomi (prinsip optimisasi), (3) hak individu versus manfaat sosial (prinsip pembatasan dosis), dan (4) persetujuan pemangku kepentingan versus keputusan manajemen. Sedangkan Hansson mengungkapkan masalah moral yang terkait dengan hasil proteksi radiasi dalam hal tingkat pemaparan dan dosis radiasi. Hal yang sama pentingnya untuk mempertimbangkan masalah prosedural seperti bagaimana dan oleh siapa berbagai keputusan yang mempengaruhi eksposur harus dilakukan, dan informasi apa orang-orang yang terkena dampak keputusan ini harus menerimanya. Hal yang sama juga berlaku untuk pemanfaatan pemindaian tubuh manusia non medis (body scanner). Maka secara moral harus dipertimbangkan pula tingkat pemaparan dan dosis radiasi yang diterima oleh orang yang diperiksa dengan pemindai manusia non medis tersebut, termasuk etika kesopanan dari operator dengan manusia yang dipindai. Etika proteksi radiasi memiliki tantangannya sendiri sehingga perlu dikembangkan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Sebagai kesimpulan bahwa asas etika dalam proteksi radiasi dalam penggunaan body scanner perlu dipertimbangkan dan dicermati sebagai alat untuk justifikasi, mengingat seseorang yang akan melewati pencitraan manusia non-medis akan terkena radiasi yang tidak bermanfaat untuk dirinya secara individual. Akan tetapi jika demi kepentingan sosial dan keamanan nasional maka penggunaan body scanner menjadi lebih penting dengan catatan sudah dijustifikasi selamat dari segi besaran dosis radiasi yang diterima masyarakat dan etika proteksi radiasinya. Untuk Indonesia, justifikasi pemanfaatan body scanner telah ditunjukkan dengan payung peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2014.