Desentralisasi fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah

Besarnya kewenangan yang dimiliki daerah melalui aliran kewenangan otonomi daerah melalui desentralisasi politik dan fiskal, yang seharusnya menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatnya kesejahteraan rakyat, ternyata justru lebih banyak menghasilkan ”aristokrat” lokal dalam pembangunan lokal yang cenderung elitis. Dalam kondisi demikian, tentulah terkendala dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berjalan seiring dengan meningkatnya kewenangan daerah. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang dicita-citakan dari dilaksanakannya otonomi daerah. Modus-modus bagi tindak pidana korupsi juga semakin menjalar di daerah, jika kita melihat laporan KPK, trend korupsi menjadi semakin beragam. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama dalam permasalahan desentralisasi fiskal serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Rekomendasi yang diberikan dari penelitian ini adalah penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, akuntabilitas, dan transparansi serta penguatan tata kelola pemerintahan yang mengedepankan supremasi hukum.