Penegakan hukum kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di daerah aliran sungai yang berakibat pada pencemaran sungai di berbagai daerah di Indonesia ditinjau dari hukum positif Indonesia

Daerah Aliran Sungai (selanjutnya disebut “DAS”) merupakan kawasan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat mulai dari sumber air minum hingga sumber mata pencaharian. Masyarakat juga sering memanfaatkan DAS sebagai tempat penampungan air, transportasi, sarana rekreasi, dan sumber irigasi pertanian. Namun seringkali, pemanfaatan DAS digunakan untuk hal yang tidak semestinya. Salah satu masalah yang ditemukan ialah maraknya kasus pembuangan limbah B3 di DAS yang berdampak pada pencemaran DAS di beberapa daerah seperti di Kecamatan Mandau Bengkalis, Bekasi, Citarum, Kecamatan Mulyorejo, dan Kecamatan Karangdowo Klaten. Oknum dari permasalahan ini adalah masyarakat dan perusahaan yang tak bertanggungjawab yang seringkali membuang limbah tanpa melalui perizinan dan tata cara mengenai pembuangan limbah B3 pada media air. Tujuan dari penelitian ini adalah agar di kemudian hari tidak ditemukan lagi DAS yang tercemar akibat ulah oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan sumber-sumber kepustakaan yang terhimpun dalam data sekunder. Hasil penelitian yang akan dicapai yaitu mengulas bagaimanakah pengaturan hukum lingkungan serta penegakan hukumnya dalam kasus pembuangan limbah B3 yang berdampak pada tercemarnya DAS di Indonesia.