Eksistensi pengadilan khusus lingkungan sebagai bentuk optimalisasi penegakkan hukum lingkungan guna mewujudkan ecological justice

Lingkungan merupakan suatu hal yang krusial dalam berbagai aspek kehidupan. Perkara lingkungan hidup merupakan permasalahan yang selalu ada dan telah ditangani dalam dunia peradilan Indonesia. Status quo saat ini, belum terdapat lembaga khusus yang berwenang menangani perkara lingkungan hidup, sehingga perkara lingkungan hidup selalu ditangani oleh beberapa lembaga peradilan yang berbeda. Penyelesaian perkara lingkungan hidup melalui pengadilan menghasilkan sebuah keputusan yang tidak berpihak kepada lingkungan hidup dan dirasa tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang terdampak. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah tersirat mengenai Pembentukan pengadilan khusus lingkungan. Pembentukan pengadilan lingkungan merupakan sebuah inovasi dalam memaksimalkan penegakkan hukum lingkungan sebagai perwujudan amanat dari Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembentukan pengadilan khusus lingkungan kemudian dapat menjadi langkah konkret pemerintah agar amanat yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Melalui penelitian sosio legal dengan pendekatan deskriptif analisis dan studi perbandingan negara lain yang kami rasa telah selaras dengan cita-cita environmental justice. Tulisan ini akan mengkaji eksistensi pengadilan khusus lingkungan untuk mewujudkan Eksistensi Pengadilan Khusus Lingkungan Guna mewujudkan Ecological Justice demi menciptakan keadilan bagi lingkungan dan masyarakat itu sendiri.