Perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir tambang akibat kegiatan tambang yang melanggar konstitusi lingkungan hidup

Gemma Zalyana, Utari and Ni Wayan Yesi, Sandiani (2023) Perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir tambang akibat kegiatan tambang yang melanggar konstitusi lingkungan hidup. ALSA Indonesia Law Journal, 5 (1): 4. pp. 53-72. ISSN 2656-5420

[thumbnail of 2656-5420_5_1_2023-4.pdf]
Preview
Text
2656-5420_5_1_2023-4.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (141kB) | Preview

Abstract

Indonesia merupakan Negara yang dikenal dengan kekayaan hasil buminya. Kelimpahan akan sumber daya alam ini memicu maraknya kegiatan pertambangan di Indonesia. Maraknya kegiatan pertambangan ini mengakibatkan industri pertambangan semakin tidak terkendali, Hal ini juga menyebabkan adanya benturan terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat sekitar tambang. HAM memiliki makna bahwa warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh penghidupan yang baik, aman, serta sehat sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi lingkungan hidup. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lingkungan hidup yang baik adalah salah satu sarana bagi warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh kehidupan yang baik, aman, dan sehat. Dengan adanya benturan kepentingan antara industri pertambangan dengan konstitusi yang mengatur tentang Lingkungan hidup, sudah sepantasnya pemerintah tidak memberikan izin yang sewenang-wenang kepada para pengusaha tambang untuk terus mengeksploitasi sumber daya alam dan merusak ekosistem sehingga masyarakat dirugikan dan diusik haknya demi keuntungan pribadi. Penulisan ini dikaji menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber peraturan perundang-undangan terkait lingkungan serta pertambangan, buku, jurnal, dan referensi lainnya yang relevan.

Item Type: Article
Additional Information: Validated by Sri Wulan
Uncontrolled Keywords: Industri Pertambangan, HAM, Lingkungan, Mining industry, Human rights, Natural resources, Legislation
Subjects: Urban & Regional Technology & Development > Fire Services, Law Enforcement, & Criminal Justice
Social and Political Sciences > Education, Law, & Humanities
Depositing User: Saepul Mulyana
Date Deposited: 25 Mar 2024 07:06
Last Modified: 25 Mar 2024 07:06
URI: https://karya.brin.go.id/id/eprint/23246

Actions (login required)

View Item
View Item