Pemberian persetujuan yang sah terhadap akta notaris yang dibuat oleh difabel tanpa sidik jari

Sebuah akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki persyaratan tertentu yang perlu dipenuhi dalam pembuatannya. Pembuatan akta notaris mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna ialah dengan dibubuhkannya tanda tangan oleh penghadap, hal ini telah diatur pula dalam Pasal 44 UUJN. Tidak dibubuhkannya tanda tangan dapat menurunkan kekuatan pembuktian akta tersebut. Notaris juga memiliki tanggung jawab yaitu penerapan prinsip kehati-hatian ketika membantu penghadap tanpa sidik jari dalam memberikan persetujuan hukumnya yang sah selain pembubuhan tanda tangan dan cap sidik jari. Menurut wawancara dan data-data yang dianalisis oleh Penulis, pembubuhan tanda tangan dan cap sidik jari tersebut dapat digantikan dengan surogasi/surrogate. Surogasi/surrogate merupakan kalimat yang dituliskan pada akhir akta untuk secara jelas menerangkan alasan tidak dapat dibubuhkannya tanda tangan. Hal ini telah sejalan pula dengan Pasal 44 ayat (2) UUJN. Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan surogasi/surrogate tersebut dengan menggunakan formulasi kalimat yang jelas serta didukung dengan adanya surat keterangan dokter dari penghadap yang menjadi menguatkan alasan digunakannya surogasi/surrogate tersebut.