Akibat hukum pembatalan akta jual beli tanah (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/PDT/G/2013)

Tanah merupakan objek penting dalam kehidupan manusia dapat dialihkan dengan cara diperjualbelikan. Praktik jual beli tanah kenyataannya memungkinkan adanya sengketa yang mengakibatkan Akta Jual Beli (AJB) bisa diajukan pembatalan. Rumusan masalah yang akan diteliti oleh Penulis adalah akibat dari pembatalan Akta Jual Beli Tanah yang dibuat berdasarkan Perjanjian Simulasi oleh hakim. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan analisa data secara deskriptif analitis dan menggunakan alat pengumpulan data yaitu data sekunder dan primer. Akibat hukum yang timbul terhadap Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh Hakim adalah semua keadaan harus dikembalikan pada keadaan semula ketika belum terjadi perbuatan hukum dalam akta yang bersangkutan sehingga pihak lain dalam perjanjian yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Terhadap Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh hakim tersebut, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memberikan catatan pada Minuta Akta bahwa akta telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan atau dengan melekatkan Putusan Pengadilan tersebut pada Minuta Akta yang bersangkutan. Yang terakhir terhadap sertipikat yang telah dibalik nama, salah satu pihak akan mengajukan pembatalan terhadap sertipikat kepada Badan Pertanahan Nasional untuk kemudian oleh Badan Pertanahan Nasional akan dilakukan mencoret dan mengganti nama pemilik dari hak atas tanah yang telah ditentukan dalam Putusan Pengadilan Negeri pada buku-buku tanah, namun terkait penggantian sertifikat belum terdapat ketentuan yang jelas. Hal ini, berdampak pada bank Danamon sebagai kreditur dalam kasus ini yang menerima jaminan berupa sertipikat hak milik yang akta jual belinya dibatalkan oleh hakim kehilangan jaminan hutangnya.