Peran majelis pengawas notaris terhadap laporan masyarakat (Studi kasus putusan MPPN Nomor 02/B/MPPN/X/2018)

Dalam hal adanya laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, maka Majelis Pengawas Notaris mempunyai peran penting dalam menerima penanganan pengaduan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip penanganan pengaduan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris memeriksa antara pelapor dan terlapor, menemukan fakta-fakta hukum, dan membuat pertimbangan hukum untuk memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Notaris. Seperti pada putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) No. 02/B/MPPN/X/2018, dalam putusan tersebut Notaris dilaporkan atas dugaan pelanggaran yang merugikan pelapor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris dalam proses penanganan pengaduan sampai ke tahap keputusan yang diberikan. Untuk menjawab hal tersebut maka dilakukan penelitian secara normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Data yang digunakan adalah data sekunder didukung dengan data primer. Data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan data primer diperoleh melalui wawacara dan analisis data secara kualitatif yang menghasilkan deskriptif analisis. Dari hasil penelitian, Peran Majelis Pengawas terhadap laporan masyarakat diatur diatur dalam UUJN P Pasal 70 huruf g dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris. Akibat hukum terhadap putusan Majelis Wilayah adalah penerapan sanksi teguran lisan terhadap Notaris, dan akibat hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Pusat adalah menguatkan Putusan dari Majelis Pengawas Wilayah, sehingga keputusan dari Majelis Pengawas Pusat adalah final.