Perluasan kewenangan dan penegakan hukum praperadilan di Indonesia dan Belanda

Artikel ini mengkaji tentang perluasan kewenangan praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berfokus pada filosofi praperadilan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan perbandingan penegakan praperadilan di Indonesia dan Belanda. Artikel ini akan merupakan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan data yang bersumber dari pustaka (library research), artikel ini menggunakan beberapa pendekatan, seperti: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 diharapkan membawa harapan, namun masih banyak persoalan yang dihadapi yang terjadi dan menimbulkan kritik. Praperadilan pascaputusan ini dibuat dengan rumusan yang lebih konkrit dalam Rancangan KUHAP dan lebih mengutamakan kepentingan tersangka. Upaya penertiban ini menekankan pada prinsip keseimbangan dalam perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka. Artikel ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tentang perluasan Praperadilan tentang keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan diharapkan dapat memberikan optimisme, meskipun masih banyak kendala yang muncul. Sebagai rekomendasi, DPR diharapkan dapat Menyusun peraturan terkait perluasan kewenangan praperadilan pada tahap penyelidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sistem peradilan pidana yang terintegrasi dan Praperadilan masih digunakan dalam rancangan KUHAP dengan rumusan yang lebih eksplisit yang mengutamakan kepentingan tersangka.