Kebijakan mandatori sertifikasi halal bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus

Pemberlakuan UU No.33 Th. 2014 atau Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No.31 Th. 2019 sebagai petunjuk pelaksana UU JPH memiliki konsekuensi adanya kewajiban sertifikasi halal pada semua produk yang beredar. Diturunkan kembali dalam PMK RI No. 57/PMK.05/2021. Proses ini menuntut kesiapan stakeholder dan edukasi bagi pelaku industri di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Kudus. Adanya kebijakan ini memunculkan permasalahan bagaimana implementasi di lapangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasinya, tanggapan dari UMKM, tantangan serta peluangnya bagi UMKM. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Adapun pengolahan data melalui pembuatan transkip, kode dan kategorisasi. Kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Ditunjukkan dari aktivitas implementasi, komunikasi antar stakeholder serta kecenderungan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan yang harus dihadapi dan peluang yang dapat dimanfaatkan bagi pelaku UMKM dengan adanya kebijakan mandatori sertifikasi halal.