Eksekusi jaminan fiducia dan pelaksanaan dalam praktek menurut UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fiducia (studi kasus putusan pengadilan negeri nomor 216/PDT.SUS. BPSK/2017/PN.MDN)

Fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Salah satu sifat jaminan fiducia ialah kemudahan untuk melakukan eksekusi atas benda objek jaminan fiducia untuk pelunasan
piutang apabila pemberi fiducia (debitur) cidera janji. Di lapangan sering ditemukan kasus bahwa kreditur mengalami hambatan pada saat melakukan eksekusi atas objek jaminan fiducia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif mengenai Putusan pengadilan Negeri Medan
nomor 216/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN.Mdn yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, analisis putusan melalui analisis fakta,
analisis yuridis dan analisis filosofis.Teori Kepastian Hukum di dalam menyelesaikan permasalahan untuk studi kasus di Pengadilan Negeri Medan di atas. Eksekusi jaminan fiducia pasca putusan MK.Nomor 18/PUU-XVII/2019 masih tetap mengacu pada pasal 15 ayat 2 dan 3 UU Fiducia hanya terhadap frasa cidera janji atau wanprestasi harus ada kesepakatan antara pemberi dan penerima fiducia.