Pengawasan market conduct terhadap layanan Peer to Peer Lending (P2P Lending) ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan No. 01/POJK.07/2013

Terselenggaranya kegiatan jasa keuangan yang transparan, berkeadilan, dan berintegritas merupakan tujuan utama dibentuknya otoritas jasa keuangan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pengawasan, termasuk pengawasan Peer to Peer Lending (P2P Lending). Fokus
tulisan ini mengkaji pelaksanaan pengawasan pasar dalam perspektif P2P Lending POJK No. 01/POJK.07/2013.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, pengawasan pasar yang dilakukan oleh OJK belum dilakukan secara maksimal. Kondisi ini karena POJK No.01//POJK.07/2013 belum mengatur secara spesifik tanggal definisi, bentuk, dan mekanisme perilaku pasar yang dilakukan oleh OJK.Ketentuan Pasal 34 dan Pasal 48 POJK No.01//POJK.07/2013 hanya memiliki korelasi yang paling dekat, namun wujud pengawasan market conduct sebenarnya ada pada layanan P2P Lending.