Perubahan iklim dan eliminasi malaria di Pulau Jawa: kasus di Kabupaten Kebumen dan Purworejo, Jawa Tengah

Penelitian "Perubahan Iklim dan Eliminasi Malaria di Pulau Jawa: Kasus di Kabupaten Kebumen dan Purworejo, Jawa Tengah" ini merupakan tahap keempat dari serangkaian lima tahun studi PPK-LIPI mengenai "Pemahaman dan Perilaku Kesehatan serta Respons Pemerintah dan Masyarakat Madani dalam Menanggulangi Masalah Kesehatan terkait Perubahan Iklim". Studi kali ini ditujukan untuk mengkaji respons pemerintah dan peran masyarakat madani dalam eliminasi malaria terkait perubahan iklim di wilayah perdesaan. Secara khusus, fokus kajian adalah: (1). Mengidentifikasi kebijakan dan program pemerintah maupun non pemerintah tentang malaria terkait perubahan iklim, (2). Mengkaji potensi dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam merespons permasalahan malaria di Kebumen dan Purworejo, serta (3). Mengkaji peran masyarakat madani dalam eliminasi malaria di kedua daerah tersebut. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi masukan dalam menyusun kebijakan pembangunan kesehatan, khususnya malaria sebagai salah satu dampak tidak langsung perubahan iklim. Informasi utama dalam kajian ini diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan oleh Tim Peneliti PPK-LIPI pada bulan April 2013 di Kabupaten Kebumen dan Purworejo, Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif seperti workshop dengan stakeholders terkait (khusus di Kebumen), diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara terbuka (open-ended interviews), pengamatan ( observasi), dan studi literatur (desk review). Hasil studi menunjukkan Kabupaten Kebumen dan Purworejo merupakan sebagian dari daerah-daerah di Pulau Jawa yang relatif rentan terhadap permasalahan malaria terkait perubahan iklim, baik dilihat dari paparan (exposure), sensitivitas (sensitivity) dan kapasitas adaptasi (adaptive capacity). Kecenderungan kasus malaria di kedua lokasi kajian cenderung fluktuatif. Meskipun termasuk daerah endemis malaria rendah (Kebumen) dan sedang (Purworejo) di tingkat kabupaten, sebagian desa/kecamatan di lokasi kaj ian termasuk kategori Moderate Case Incidence (MCI) dan High Case Incidence (HCI), termasuk di daerah-daerah yang pemah mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB). Terkait fenomena perubahan iklim, bulan yang biasa menjadi puncak kasus malaria semakin sulit diperkirakan sehingga penanganan untuk mengurangi lonjakan kasus pada bulan• bulan yang biasa menjadi langganan puncak kasus malaria sulit dilakukan. Selain itu, masih terbatasnya data terkait perubahan iklim yang bersifat time series menjadi kesulitan tersendiri dalam melihat keterkaitan malaria dan perubahan iklim serta faktor-faktor non-iklim lainnya. Berdasarkan asal kasus, proporsi malaria yang ditularkan setempat (indigenous) masih cukup besar, bahkan relatif dominan dibandingkan dengan kasus malaria impor. Padahal, salah satu persyaratan eliminasi · malaria adalah bilamana tidak ada lagi penularan kasus malaria indigenous selama tiga tahun berturut-turut. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan dilaksanakan di Kebumen dan Purworejo dalam upaya mengendalikan malaria di wilayah tersebut. Namun demikian, hasil diskusi dan wawancara dengan sebagian besar narasumber mengidentifikasi bahwa upaya eliminasi malaria saat ini relatif menurun jika dibandingkan dengan kondisi pada era 2000-an. Program/kegiatan Dinas Kesehatan yang saat ini masih dilaksanakan antara lain: 1) penemuan dan tata laksana penderita, 2) pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, seperti kelambunisasi, pemantauan jentik dan penyemprotan, 3) surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, termasuk implementasi surveilans migrasi malaria yang dilegalkan melalui peraturan desa (perdes), 4) peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), termasuk program sosialisasi, advokasi dan pertemuan forum kesehatan desa (FKD). Namun, program-program tersebut masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keberadaan kader/Juru Malaria Desa (JMD) yang semakin berkurang, surveilans migrasi malaria yang masih belum efektif serta permasalahan malaria yang relatif kurang menjadi prioritas. Selain itu, kecenderungan kasus yang dianggap sudah j auh menurun mempengaruhi pemahaman stakeholders terkait kerentanan wilayah serta prioritas eliminasi malaria, termasuk kaitannya dengan fenomena perubahan iklim. Mengingat kompleksitas faktor penyebab malaria dan adanya dampak perubahan iklim yang mempengaruhi faktor-faktor tersebut, eliminasi malaria perlu menjadi bagian integral dari pembangunan nasional dan dilaksanakan secara terpadu oleh semua komponen terkait berdasarkan prinsip kemitraan. Hasil studi menunjukkan bahwa kegiatan berkaitan dengan eliminasi malaria yang diusulkan Dinas Kesehatan belum sepenuhnya mendapat dukungan anggaran yang optimal dari pemerintah daerah. Prinsip kemitraan lintas sektor dalam eliminasi sudah terlihat, antara lain Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Batalyon 42 TNT. Upaya eliminasi malaria juga dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan kabupaten tetangga yang berbatasan langsung. Kabupaten Kebumen melakukan kemitraan dengan kebupaten Banjamegara dan Cilacap, sedangkan Kabupaten Purworejo bekerjasama dengan Kabupaten Kulon Progo dan Magelang di wilayah Bukit Menoreh. Berbagai upaya telah banyak dilakukan untuk melibatkan masyarakat dalam penanggulangan malaria di Kabupaten Purworejo dan Kebumen. Salah satu diantaranya adalah diterbitkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang Surveilans Migrasi Malaria serta pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menjadi "agen perubahan". Keberadaan LSM dan sektor swasta yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya bidang kesehatan masih minim di kedua wilayah kajian. Dukungan lembaga donor juga pemah ada, khususnya di Purworejo, namun saat ini relatif menurun. Sebagai bagian dari eliminasi malaria di Pulau Jawa pada tahun 2015, upaya eliminasi di Kabupaten Kebumen dan Purworejo masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi: 1) faktor alam seperti keadaan topografis dan geografis, 2) faktor kependudukan termasuk mobilitas penduduk dan sosial budaya, 3) faktor kebij akan dan program termasuk pendanaan, kesinambungan program dan keterpaduan program, serta 4) faktor ketersedian data.