Migrasi dan permukiman kumuh di Kota Surabaya

Mobilitas penduduk, baik yang bersifat permanen maupun non-permanen memiliki kontribusi negatif terhadap lingkungan permukiman kumuh. Namun, migrasi non-permanen cenderung memberikan dampak lebih buruk terhadap kekumuhan permukiman di kota karena dua faktor yang terkait dengan sifat perpindahan dan orientasi pelaku migrasi yang masih bias daerah asal. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman mengenai fenomena mobilitas penduduk dan implikasinya terhadap permukiman kumuh di kota besar yang merupakan daerah tujuan utama migrasi desa-kota. Penelitian di dua lokasi permukiman kumuh (legal dan ilegal) di Kota Surabaya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (survei) dan kualitatif menemukan bahwa arus migrasi non-permanen telah terjadi dalam jangka waktu sangat lama, dengan arus yang terhitung besar. Keberadaan migran non-permanen cenderung dianggap sebagai masalah, terkait dengan aspek kependudukan, perumahan dan lingkungan. Migran non permanen pada umumnya tinggal di lingkungan hunian/tempat tinggal dengan berbagi keterbatasan. Pada umumnya mereka menempati/tinggal di ruang hunian sangat sempit dan di lingkungan dan tata permukiman tidak teratur. Sebagian lainnya menempati permukiman yang berada di atas tanah milik pemerintah. Disamping itu, migran non permanen hanya tinggal di kota untuk mencari nafkah, tidak ingin menetap, sehingga cenderung tidak peduli terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal. Realitas semacam ini menyebabkan lingkungan mereka lebih kumuh dibandingkan dengan lingkungan tempat tinggal migran permanen dan non-migran. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa pemikiran tentang kebijakan pengelolaan mobilitas penduduk non permanen dalam konteks penataan lingkungan permukiman kumuh dapat dilakukan melalui kebijakan khusus dan kebijakan umum. Mengakomodasi migran non-permanen dengan cara menerapkan sejumlah peraturan administrasi kependudukan dan menyediaan rumah yang layak dan terjangkau merupakan prioritas utama dalam kebijakan khusus. Kebijakan umum terutama berfokus pada upaya kerjasama dalam pengelolaan mobilitas penduduk non-permanen antara pemerintah Kota Surabaya dengan daerah-daerah pengirim migran dan kota-kota lain di sekitar Surabaya. Meskipun demikian, pemikiran-pemikiran tersebut perlu di kembangkan lebih operasional karena temuan-temuan ini baru pada tahap penelitian awal.