Penegakan HAM dalam perspektif masyarakat di daerah

HAM sebagai suatu pemberian Tuhan yang hakiki ternyata memiliki banyak interpretasi. Perbedaan itu tidak hanya tentang konsep dan nilai-nilai, namun juga muatan pesan yang melekat di dalamnya. Perbedaan itu menjadi wacana yang mulai menghangat di Indonesia pasca era Soeharto. Pro dan Kontra yang muncul, baik secara tegas maupun tersamar, terjadi di semua strata masyarakat. Di beberapa daerah bahkan hingga memunculkan konflik yang didasari oleh perbedaan sudut pandang terhadap HAM, termasuk dalam penegakannya.

Diadopsinya konsep HAM universal oleh pemerintah ternyata tidak serta merta diterima oleh masyarakat Indonesia yang plural dalam budaya dan agama. Konsep HAM yang lahir dari dunia barat dipandang oleh sebagian masyarakat muslim sebagai produk yang tidak Islami. Dilandasi oleh interpretasi mereka tentang Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka di beberapa daerah dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur masyarakatnya berdasarkan Syariah Islam dan dinilai sebagai salah satu instrumen penegakan HAM dalam konsep Islam.

Proses adaptasi dan munculnya resistensi terhadap konsep HAM universal yang dilegitimasi dalam sebuah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM masih menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh stakeholders hingga ke tingkat grass roots. Hasil penelitian ini ternyata menangkap kecenderungan masyarakat yang baru pada tahap “mengetahui” hingga masih mentolerir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Selain itu, negara sebagai instrumen penegak HAM seringkali masih menjadi aktor utama dalam berbagai pelanggaran HAM itu sendiri. Hak ini menunjukkan bahwa HAM masih membutuhkan penyatuan persepsi sehingga tidak mengalami friksi dalam penegakannya.