Respon pemerintah terhadap perubahan iklim (pembelajaran dari kota Semarang)

Kota Semarang merupakan kota di kawasan pesisir yang memiliki kerentanan sosial ekonomi dan demografi terhadap dampak perubahan iklim. Pemerintah Kota Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang sudah melakukan respon perubahan iklim yang terlihat dari munculnya istilah perubahan iklim dalam Renstra Kota Semarang untuk tahun 2011-2015. Dalam renstra tersebut, masih difokuskan pada kegiatan koordinasi kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim dengan target tersusunnya kajian proposal dampak perubahan iklim. Hal ini diawali dengan tergabungnya Kota Semarang ke dalam Asian Cities Climate Change Network (ACCCRN) dibawah dukungan Rockefeller Foundation (RF) dan Institute for Social and Environment Transformation (ISET).Dalam kerangka kerja ACCCRN, pada tahun 2009 sudah mulai dilakukan kajian kerentanan perubahan iklim dan membentuk tim kota untuk program adaptasi perubahan iklim. Pada tahun 2010 diterbitkan dokumen Strategi Ketahanan Kota Semarang yang berisi rencana adaptasi perubahan iklim yang diarahkan menjadi masukan dalam penyusunan program di masing-masing SKPD. Dalam konteks adaptasi perubahan iklim, terdapat komponen kapasitas adaptasi yaitu pemahaman diantara para pemangku kepentingan yang menjadi bagian dari keberhasilan adaptasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan program adaptasi di Kota Semarang, proses penyusunan dan stakholders yang terlibat serta tantangan dan kendala implementasinya. Penelitian dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dan juga diskusi kelompok di lingungan pemangku kepentingan dan stakeholder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan diantara pemangku kepentingan sangat beragam dan hanya pada kelompok tertentu. Sebagian besar adalah anggota Tim Kota Perubahan Iklim. Masuknya isu perubahan iklim ke dalam renstra Kota Semarang dipengaruhi oleh adanya peranan positif dan sinergis diantara stakeholders khususnya LSM dan akademisi. Faktor lainnya adalah peranan aktor tertentu di dalam lingkungan pemerintah yaitu anggota team kota perubahan iklim. Implementasi dari kebijakan Pemerintah Kota tentang perlunya mempertimbangkan perubahan iklim ke dalam program dan kegiatan rutin belum sepenuhnya dapat terlaksana. Belum semua SKPD menurunkan arahan dalam renstra ke dalam program dan kegiatan rutin. Sebagian SKPD masih belum mengintegrasikan isu dampak perubahan iklim ke dalamnya. Beberapa kegiatan adaptasi perubahan iklim, masih menjadi bagian pilot project dengan pendanaan dari Mercy Corps. Dari pilot project tersebut rain water harvesting sudah di replikasi menjadi program dan kegiatan di BLHD. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi penyusunan kebijakan dan program adaptasi di daerah lain di Indonesia.