Pengelolaan keuangan daerah: Studi otonomi daerah dan pluralitas lokal akuntabilitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

lmplementasi,sosialisasidan uji kelayakan petunjuk umum kebijakan publik yang terkait dengan implementasi UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 25/1999 yang direvisi dengan UU No.32 dan No.34 Tahun 2004, dalam hal pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Kontradiksi substansi dan materi undang-undang tersebut terutama dengan perundang undangan sektoral disatu pihak serta penjabarannya pada produk kebijakan turunannya dilain pihak menjadi fokus kajian penelitian. Khusus yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup akan diuji di lapangan pada tatanan operasional, melalui pendalaman contoh kasus di, Kabupaten Bangka, Malang, Nunukan, dan Sarong. Tujuan utama dari penelitian ini adalah tersusunnya Rancangan Petunjuk Umum Akuntabilitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang implementatif untuk pegangan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup terkait dengan UU No 22 dan 25 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No.32 dan No.34 Tahun 2004. Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya sistem akuntabilitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di daerah studi. Kompleksitas permasalahan akan didekati melalui kajian bersifat multi disiplin dan lintas sektoral, baik dari karakter komoditi sumber daya alamnya, serta keterkaitannya dengan masalah kewenangan,kelembagaan,ekonomi, dan sistem pendidikan. Sedangkan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN (Good Governance), azas pembangunan berkelanjutan, serta azas otonomi daerah, dapat dijadikan acuan untuk terlaksananya fungsi kontrol atas produk kebijakan publik ini. Hasil penelitian memberikan indikasi bahwa Pemerintah Daerah dalam mempertanggung-jawabkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di daerahnya, masih harus mengembangkan suatu Sistem Akuntabilitas yang lebih terukur dengan menentukan variabel dan indikator yang tepat, sehingga bisa menjamin keberlanjutan sumberdaya alam dan berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Sedangkan output sementara, adalah berupa Rancangan Petunjuk Umum Akuntabilitas, Laporan Penelitian dan Rekomendasi llmiah/Kajian Kebijakan yang akan dipresentasikan dalam Workshop/ Seminar. Penelitian akan dilaksanakan oleh 1 orang Koordinator, 3 orang Peneliti dan Nara Sumber dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai institusi dari dalam maupun luar lingkungan UPI. Kegiatan ini merupakan bagian dari Riset Kompetitif UPI, Program X "Otonomi Daerah, Konflik dan Daya Saing" Tahun Anggaran 2004.