Mobilitas penduduk temporer di permukiman kumuh Kota Surabaya: Pengelolaan dan konteksnya terhadap penataan lingkungan

Fenomena mobilitas penduduk temporer di Kota Surabaya sudah terjadi lebih dari dua dekade terakhir, sehingga jumlah pelaku migrasi (dikenal dengan istilah penduduk musiman) di kota ini diperkirakan cukup banyak. Sejalan dengan kedatangan migran non-permanen, Kota Surabaya juga menghadapi persoalan lingkungan permukiman kumuh yang cukup serius. Permukiman kumuh sebagai manifestasi dari kemiskinan fisik kota (Singha 2001:2) sering dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan kota, terutama oleh pemerintah kota. Penelitian di lima lokasi hunian spontan dan satu hinian kumuh di Kota Surabaya bertujuan untuk memahami fenomena mobilitas penduduk di lingkungan permukiman kumuh, sehingga dapat memunculkan pemikiran-pemikiran tentang pengelolaan mobilitas penduduk temporer dalam konteks penataan lingkungan permukiman kumuh. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, penelitian menemukan bahwa pola mobilitas penduduk temporer di Kota Surabaya telah terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Kedatangan migran terutama untuk memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ekonomi yang ada di kota ini dan menjadi faktor penarik utama untuk datang dan tinggal sementara di Surabaya. Pada umumnya mereka bekerja/berusaha di sektor informal di berbagai jenis pekerjaan, meskipun sebagian diantaranya ada yang bekerja sebagai buruh pabrik. Sebagian besar pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan di sektor yang tergolong marginal ini dikirim/dibawa pulang ke daerah asal, sehingga uang yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok selama tinggal di kota dibuat seminimal mungkin, termasuk untuk kebutuhan tempat tinggal. Kebanyakan migran non-permanen memilih tinggal di hunian dengan biaya murah, dimana lingkungan seperti ini hanya dapat ditemukan di hunian kumuh dan spontan. Kedatangan pelaku migrasi temporer tersebut makin menambah tekanan terhadap kebutuhan perumahan. Keadaan ini digambarkan oleh kepadatan bangunan dan penghuni di lingkungan hunian kumuh dan spontan yang sangat tinggi. Disamping itu, memburuknya persoalan lingkungan tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, karena keterbatasan sanitasi lingkungan dan sarana-prasarana dasar kota lainnya, juga merupakan imbas dari kedatangan pelaku mobilitas penduduk temporer. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa pemikiran tentang kebijakan pengelolaan mobilitas penduduk temporer dalam konteks penataan lingkungan permukiman kumuh yang dapat dilakukan adalah dengan menerima keberadaan mereka, tetapi disertai dengan penerapan berbagai peraturan kependudukan dan permukiman. Kebijakan penyediaan tempat tinggal/tempat hunian yang layak huni dan dengan harga yang terjangkau oleh migran temporer menjadi prioritas pembangunan kota, tetapi perlu dibarengi dengan implementasi peraturan kependudukan bagi migran temporer secara tegas dan konsekuen. Kebijakan pengelolaan mobilitas penduduk temporer lainnya adalah dengan mengarahkan arus mobilitas penduduk dari Kota Surabaya ke kota-kota lain melalui pergeseran investasi di bidang ekonomi dan infrastruktur di kota-kota berskala sedang dan kecil. Disamping itu, pembangunan daerah asal yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja sesuai dengan kondisi dan potensi setempat diperkirakan juga dapat menghambat arus mobilitas penduduk, karena terjadinya mobilitas penduduk temporer merupakan imbas dari persoalan di daerah asal.