Perubahan iklim dan kasus DBD di perkotaan: respons pemerintah dan masyarakat madani di Kota Malang

Studi "Perubahan Iklim dan Kasus DBD di Perkotaan: Respons Pemerintah dan Masyarakat Madani di Kota Semarang" ini merupakan tahap ketiga dari serangkaian lima tahun penelitian PPK-LIPI mengenai "Pemahaman dan Perilaku Kesehatan serta Respons · Pemerintah dan Masyarakat Madani dalam Menanggulangi Masalah Kesehatan terkait Perubahan Iklim". Studi kali ini ditujukan untuk: ( 1 ). Mengidentifikasi kebijakan dan program pemerintah maupun non-pemerintah tentang DBD terkait perubahan iklim, (2). Mengkaji potensi dan kendali yang dihadapi pemerintah dalam merespons permasalahan DBD di Kota Semarang, dan (3). Mengkaji peran masyarakat madani dalam upaya penanggulangan DBD di Kota Semarang. Informasi utama dalam kajian ini diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan oleh tim peneliti PPK-LIPI pada bulan April 2012 di Kota Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, seperti wawancara terbuka, diskusi kelompok terfokus (FGD) dan observasi. Selain itu, data dikumpulkan melalui review terhadap berbagai publikasi data sekunder, dokumen serta hasil kajian terkait. Hasil studi menunjukkan kerentanan Kota Semarang terkait DBD dan perubahan iklim. Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kerentanan geografis (letak ketinggian, iklim, kelembaban dan kondisi topografis) dan sosio-dernografis (kepadatan penduduk, jenis kelamin dan struktur umur penduduk). Kondisi tersebut menyebabkan besamya permasalahan DBD di Kota Semarang, bahkan pernah menduduki ranking kedua Incidence Rate DBD tingkat nasional pada tahun 2010. Secara umum kajian ini menunjukkan berbagai upaya telah banyak dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat madani, untuk menanggulangi DBD di Kota Semarang. Berkaitan dengan aspek regulasi, misalnya, telah disahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2010 tengan Penanggulangan DBD di Kata Semarang. Meskipun sudah dilaksanakan Uji Coba Perda di tingkat kelurahan, sayangnya sampai saat ini Perda tersebut belum ditindaklanjuti dengan penerbitan Petunjuk Teknis (Juknis) atau Peraturan Walikota (Perwali). Hasil studi juga menunjukkan pentingnya faktor komitmen pimpinan daerah. Dalam hal ini, sebagian besar narasumber menunjukkan relatif tingginya komitmen walikota dalam upaya penanggulangan DBD di Kota Semarang. Sebagai contoh, seorang camat atau lurah dianggap berhasil apabil mampu menurunkan kasus DBD, sebaliknya mereka dapat terkena sanksi mutasi apabila gagal mengendalikan DBD di wilayah kerjanya. Kebijakan ini tampaknya dapat memotivasi Pemerintah Kecamatan untuk lebih giat memantau kasus DBD diwilayahnya. Namun demikian, usaha penanggulangan DBD di Kata Semarang tampaknya masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain belum maksimalnya koordinasi sektor yang satu dengan sektor yang lain maupun dengan masyarakat madani. Penanggulangan DBD masih dianggap sebagai tanggung jawab Sektor Kesehatan. Hal ini juga dicerminkan pada Uji Coba Perda DBD di tingkat kelurahan, di mana belum terlihat adanya upaya pengembangan setelah selesainya masa uji coba tersebut. Peran advokasi dan penggalangan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat madani merupakan salah satu cara untuk memperluas jangkauan Pemerintah Kota dalam melaksanakan pengendalian DBD. Hal ini penting mengingat keterbatasan sumber daya dan sumber dana Pemerintah Kota.