Desentralisasi kesehatan reproduksi: implikasi terhadap penyusunan kebijakan dan perencanaan program di daerah

Desentralisasi pelayanan publik merupakan salah satu upaya penting untuk mengatasi berbagai permasalahan akibat perencanaan berdasar sistem sentralistik, seperti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, kurang terciptanya good governance, serta inefisiensi pelayanan publik. Dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi diharapkan mendorong terciptanya efisiensi, lebih responsif terhadap permasalahan lokal, serta meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik. Penerapan kebijakan desentralisasi pelayanan public termasuk sektor kesehatan melalui Undang Undang Otonomi Daerah antara lain membawa implikasi bahwa pemerintah Kota/Kabupaten mempunyai kewenangan luas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan, mulai dari tahapan perencanaan, implementasi hingga evaluasi program. Dengan desentralisasi kesehatan ini pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun sistem kesehatan, melakukan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan, serta dituntut untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di daerah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Adanya tuntutan terhadap pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat disatu sisi dan fakta akan keterbatasan sumber daya pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya, menjadi dasar akan pentingnya pembuatan kebijakan dan perencanaan pelayanan kesehatan yang baik. Termasuk dalam hal ini adalah pembuatan kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat miskin (pro-poor polic;)J yang selama ini terpinggirkan dari akses terhadap
pelayanan kesehatan yang berkualitas. Permasalahannya adalah tidak mudah bagi daerah untuk memformulasikan kebijakan dan membuat rencana yang baik, mengi ngat adanya berbagai kendala yang membuat perencanaan dan implementasi program pelayanan menjadi kurang efektif. Penelitian yang dilakukan di dua tempat ini, yaitu di Kata Mataram (NTB) dan di Kabupaten Batang Hari (Jambi) ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana strategi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan program kesehatan reproduksi. Kajian studi ditekankan pada aspek proses pembuatan kebijakan dan perencanaan kesehatan reproduksi khususnya dalam konteks otonomi daerah. Beberapa factor yang ikut berperan dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan program kesehatan reproduksi dikaji dalam penelitian ini. Bagaimana pengaruh desentralisasi kelembagaan BKKBN terhadap keberlangsungan program KB di daerah serta bagaimana pemerintah daerah memperhatikan akses bagi kelompok miskin terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas juga ditelaah dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif, seperti wawancara mendalam terhadap beberapa informan kunci dan kajian bersama dengan stakeholdersdipergunakan sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan data penelitian. Analisa dokumen juga dilakukan untuk mengetahui situasi dan potensi daerah, kebijakan pemerintah daerah dibidang pembangunan termasuk sector kesehatan, dan sebagainya. Adapun temuan pokok dari studi ini adalah sebagai berikut: 1. Terjadinya perubahan paradigma dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan program pembangunan di daerah sebagai konsekuensi dari diberlakukannya kebijakan otonomi daerah ternyata belum banyak merubah paradigma lama dari pola perencanaan pembangunan yang mengacu pada kebiasaan Top-Down. Masih banyak kendala kendala yang ditemui dalam rangka implementasi prinsip anggaran berbasis kinerja dalam proses perencanaan program pembangunan di daerah. 2. Keuntungan keuntungan yang dapat diperoleh sehubungan dengan penerapan desentralisasi kewenangan dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan program pembangunan daerah termasuk dalam bidang kesehatan reproduksi, seperti pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan program, ternyata belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Lemahnya kapasitas masyarakat dalam pembuatan perencanaan program ditambah masih kentalnya pengaruh birokrasi membuat banyak usu Ian usu Ian masyarakat yang tidak terakomodasi dalam perencanaan program di daerah. 3. Program subsidi untuk pelayanan kesehatan masyarakat golongan miskin melalui program jaring pengaman sosial yang kemudian dilanjutkan dengan Program Bantuan Pengurangan Subsidi BBM, telah berhasil dilakukan di daerah. Sementara ini belum ada keluhan yang berarti tentang ketidakberhasilan program subsidi untuk membantu orang miskin. Meskipun demikian, masih terjadi beberapa kasus salah sasaran dalam pemberian subsidi yang seharusnya tidak perlu diberikan kepada orang yang tidak berhak. 4. Desentralisasi sebagian kewenangan Program KB Nasional kepada daerah antara lain telah ditindak lanjuti dengan dibentuknya lembaga BKKBN daerah. Sementara ini tidak ada masalah prinsipil dalam pembuatan kelembagaan BKKBN di daerah, meskipun mungkin akan terjadi sedikit masalah terutama di Kabupaten Batang Hari sehubungan dengan akan dirubahnya kembali lembaga BKKBN daerah yang baru saja dibentuk. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan pemerintah pusat agar daerah menerapkan PP No.8/2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dalam masa transisi ini program KB di daerah masih sepenuhnya mengacu pada program pemerintah pusat. Kekhawatiran yang mungkin terjadi adalah kurangnya komitmen Pemda dalam membantu penyediaan Alat Kontrasepsi bagi semua lapisan masyarakat terutama golongan miskin.