Pengelolaan DAS Batang Hari Hulu: diantara tekanan pasar dan kebijakan otonomi daerah

Telah mejadi semacam wacana umum bahwa pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dilihat dalam kerangka bioregion dan bukan kerangka administratif pemerintahan. DAS Batang Hari yang meliputi dua Propinsi (Sumatera Barat dan Jambi) termasuk salah satu DAS yang hendak dikelola melalui pendekatan ini. Akan tetapi pada pelaksanaannya banyak persoalan yang kemudian menjadikan rencana ideal hanya sebatas idealisme elit pemerintah. Sulit untuk menemukan bagaimana pendekatan ideal tersebut diimplementasikan dilapangan. Ada beberapa faktor penting yang menyebabkan kesenjangan antara yang ideal dan praktek dilapangan. Beberapa faktor yang diangkat dalam tulisan ini adalah persoalan hubungan pusat dan daerah (antara propinsi disatu pihak dan kabupaten, kecamatan serta nagari disisi lain) dalam kerangka otonomi daerah. Kedua persoalan ekspektasi terhadap fungsi "tradisional" daerah hulu Batang Hari (Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solak) sebagai wilayah pemasok kebutuhan sayur mayur dan buah-buahan. Persoalan ekspektasi pasar dan beroperasinya modal menjadi persoalan. lsu lain yang menjadi persoalan menyangkut pelaksanaan otonomi daerah. Sebagaimana halnya berbagai daerah lain di Indonesia otonomi daerah lebih dipandang sebagai kesempatan untuk meningkatkan PAD. lmplikasi lain dari otonOmi daerah pada kasus ini adalah kebijakan kembali ke Nagari, yang ironisnya pada beberapa kasus justru meningkatkan "semangat" masyarakat lokal untuk memanfaatkan SDA mereka (dengan terlibat dalam illegal logging) atas nama otonomi dan kepemilikan komunal (hak ulayat Nagari).