Proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mekanisme program legislasi nasional

Peraturan. perundang — undangan diwujudkan oleh negara sebagai saran kontrol dan penggerak penyelengg araan negara untuk menuju perbaikan kedepan yang lebih baik. Indonesia sesuai dengan statusnya sebagai negara hokum segala aspek kehidupan yang berlangsung dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara hams berdasarkan atas hokum . Indonesia pada saat ini telah memiliki Undang — undang tentang Pembentukan Pemturan Perundang—undangan PPP) baik untuk kepentingan ditingkat Pusat maupun Daerah• Jauh sebelum reformasi Indonesia belum memilki Undang — undang dimaksud yaitu Undang — undang Nomer : 10 Tahun 2004. Undang—undang ini mengatur seoara terpadu baik mengenai sistem was, ionia clan fungsi, mated muatan, peraiapan, pembahasan, penegesahan dan pengundangan, dan peyebarluasan maupun partisipasi masyarakat. Dalam kaitan dengan proses pembentukan salah satu materi penting dalam UU PPP ini adalah ketentuan tentang Program Legislasi Nasional ( Prolegnas ) untuk tingkat Pusat dan Prolegda untuk daerah. Program legislasi pada dasarnya adalah mekanisme atau instrument perencanaan Program pembentukan Undang-undang (Daerah-Perda) yang disusun secara berencana, terpadu yang menkoordinasikan baik kepentingan Inisiatip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dari Legislatif (DPR) melalui perwakilannya yaitu Badan legislasi DPR (Baleg DPR RI) maupun Eksekutif (Pemerintah). Dengan demikian Prolegnas ini adalah merupakan Mekanisme Koordinasi Legislatif dan Eksekutif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sekaligus proses penentuan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang belum lama terbangun.