Kesehatan reproduksi dan otonomi daerah: pembelajaran tentang penyusunan kebijakan dan perencanaan program

Perencanaan pembangunan daerah khususnya dalam konteks pembangunan kesehatan reproduksi yang mengadopsi kesepakatan ICPD, merupakan tahapan penting dalam implementasi program di lapangan. Berhasil tidaknya proses pembangunan tersebut khususnya di tingkat daerah sangat tergantung sejauh mana perencanaan dapat dijadikan sebagai dasar pijakan yang kuat bagi tahapan pelaksanaan, dan tahapan manajemen program lainnya, termasuk monitoring dan evaluasi kegiatan implementasi program. Kebijakan otonomi daerah yang telah diberlakukan di Indonesia sejak awal tahun 2001 telah membawa banyak perubahan-perubahan dalam tata pemerintahan di daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota. Perubahan tersebut juga membawa dimensi baru dalam proses penyusunan kebijakan dan perencanaan program pembangunan di daerah termasuk pembangunan kesehatan reproduksi. Secara teoritis, desentralisasi kewenangan dibidang kesehatan khususnya kesehatan reproduksi (Kespro) dari pemerintah pusat ke daerah akan membuat implementasi program menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh terbukanya peluang bagi pemerintah kabupaten/kota untuk membuat perencanaan program Kespro yang lebih sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan konstituen di daerah serta memungkinkan program berjalan lebih mulus berkat adanya dukungan dari segala pihak. Hal terakhir bisa terjadi karena adanya pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, implementasi hingga pengawasan jalannya program. Namun demikian manfaat dari kebijakan desentralisasi tersebut tidak serta-merta dapat diperoleh begitu saja. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar desentralisasi kewenangan tersebut dapat berjalan dengan baik. Puslit Kependudukan UPI pada tahun 2005 telah melakukan penelitian di Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur dengan tujuan untuk mengevaluasi pengalaman-pengalaman daerah dalam proses penyusunan kebijakan dan perencanaan program kesehatan reproduksi, sekaligus sating tukar menukar pengalaman dalam kaitannya dengan proses tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan core-competence di bidang kependudukan serta masukan bagi pembuat kebijakan di daerah. Pendekatan kualitatif, seperti wawancara mendalam terhadap beberapa informan kunci dan kajian bersama dengan stakeholders dipergunakan sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan data penelitian. Analisa dokumen juga dilakukan untuk mengetahui situasi dan potensi daerah, kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan termasuk sektor kesehatan, dan sebagainya. Oleh karena penelitian yang dilakukan pada tahun 2005 ini merupakan tahapan akhir dari serangkaian kegiatan penelitian yang telah dilakukan sejak tahun 2001 , maka analisisnya tidak hanya berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2005 saja tetapi juga dengan merangkum temuan penelitian pada tahun-tahun sebelumnya. Beberapa temuan pokok dalam serangkaian kegiatan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
1 . Kaidah normatif dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan program intervensi khususnya program Kespro masih belum dapat diterapkan secara maksimal oleh daerah. Cukup banyak kendala-kendala yang bersifat internal ataupun eksternal sektoral yang menyebabkan belum dapat diterapkannya kaidah normatif tersebut.
2. Adopsi konsep Kespro paradigma baru dalam perencanaan operasional program Kespro belum sepenuhnya dapat diterapkan di daerah. Selain kurangnya pemahaman petugas terhadap nuansa paradigma baru tersebut, minimnya alokasi dana operasional Kespro serta proses penyusunan program pembangunan di daerah yang aturannya sering berubah-ubah dan cenderung tidak fleksibel membuat perencanaan program Kespro menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan aktual masyarakat.
3. Evidence-based planning dalam perencanaan program Kespro juga belum bisa diterapkan karena masukan• masukan dari pelaksana program di lapangan, seperti dari puskesmas dan puskemas pembantu (pustu), yang mengetahui persoalan aktual di masyarakat tidak bisa diakomodir dalam perencanaan program di tingkat kabupaten. Hal ini juga antara lain sebagai akibat dari terbatatasnya anggaran dan kurang fleksibelnya pola perencanaan di tingkat internal ataupun eksternal sektor yang menangani program Kespro. Khusus untuk program Kespro yang berada dilingkup tugas BKKBN, perubahan kelembagaan serta berkurangnya tenaga lapangan (PLKB) membawa potensi tidak berjalannya evidence-based planning yang selama ini telah berjalan dengan baik.
4. Semua sektor khususnya sektor kesehatan dan BKKBN telah mengikuti mekanisme proses perencanaan pembangunan daerah yang menganut asas bottom-up dan top-down planning, yang dimulai dengan tahapan penjaringan asprirasi masyarakat di tingkat desa hingga kabupaten. Namun demikian, hasil dari proses penjaringan masyarakat ini belum sepenuhnya bisa diadopsi oleh para perencana program Kespro di daerah. Lemahnya kapasitas masyarakat dalam pembuatan perencanaan program ditambah dengan masih kentalnya pengaruh birokrasi membuat banyak usulan masyarakat yang tidak terakomodasi dalam perencanaan program di daerah.