Kondisi kesehatan reproduksi di wilayah perbatasan: kasus Kabupaten Sanggau dan Kota Batam

Penelitian "Kondisi Kesehatan Reproduksi di Wilayah Perbatasan: Kasus Kabupaten Sanggau dan Kota Batam" ini merupakan tahap awal dari serangkaian empat tahun penelitian mengenai kesehatan reproduksi di wilayah perbatasan.Tujuan penelitian pada tahun 2006 adalah memetakan isu-isu kesehatan reproduksi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan reproduksi di wilayah perbatasan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dalam menyusun kebijakan pembangunan sumberdaya manusia di wilayah perbatasan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, seperti wawancara terbuka terhadap beberapa informan kunci dan kajian bersama (jisam) dengan stakeholders serta survei terhadap 100 rumah tangga di setiap lokasi terpilih. Selain itu, data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap literatur dan artikel-artikel terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa penduduk di wilayah perbatasan di satu sisi menghadapi permasalahan fasilitas sosial-ekonomi termasuk pelayanan kesehatan, tetapi di sisi lain penduduk mempunyai kemudahan untuk mengakses sarana dan prasarana di negara tetangga yang relatif lebih baik. Konsekuensinya, masyarakat cenderung memanfaatkan fasilitas tersebut daripada fasilitas kesehatan di negara sendiri. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih baik. Selain itu, wilayah perbatasan menghadapi persoalan tingginya mobilitas penduduk dan berkembangnya aktivitas lain seperti maraknya industri seks yang menyebabkan wilayah tersebut rentan terhadap permasalahan kesehatan reproduksi. Fenomena perdagangan anak dan perempuan serta meningkatnya kasus infeksi menular seksual (Th.fS) termasuk HIVIAIDS merupakan permasalahan kesehatan reproduksi yang cukup menonjol, di samping masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB) seperti di Kabupaten Sanggau. Mengingat keberagaman latar belakang sosial-ekonomi penduduk dan kompleksnya permasalahan kesehatan reproduksi di wilayah perbatasan, maka kebijakan di bidang kesehatan untuk daerah perbatasan seyogyanya berbeda dengan daerah lain. Pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam menyikapi permasalahan kesehatan reproduksi, khususnya pencegahan dan penanggulangan HIVIAIDS. Pelibatan berbagai stakeholders terkait dan terintegrasinya program kesehatan reproduksi diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas penduduk di perbatasan.