Sosialisasi dan penyuluhan hukum: pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Aceh Utara

Pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal sudah ada dalam sejarah masyarakat Aceh sejak pemerintahan Sultan Iskandar Muda.Pengelolaan hutan dengan menerapkan Hukum Adat Hutan melalui Lembaga Adat Pawang Hutan. Lembaga adat ini merupakan salah satu lembaga adat sebagai keistimewaan Aceh sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.Lembaga Adat Pawang Hutan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendidik dan mengajak masyarakat sekitar hutan agar ikut terlibat di dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dengan aparatur gampong (Desa) dan lembaga adat dalam pengelolaan hutan yang berbasis kearifan lokal. Pengabdian ini dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum di Kabupaten Aceh Utara, yaitu: Kecamatan sawang, Nisam, Langkahan, Pirak Timu, Paya Bakong dan Geuredong Pasee, karena kecamatan tersebut masih memiliki intensitas hutan yang tinggi. Hasil kegiatan ini telah memberikan pemahaman bagi aparatur gampong dan lembaga adat dalam pengelolaan hutan dan membangun jaringan komunikasi yang intensif antara aparatur gampong, lembaga adat dengan para musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) agar dapat bersama-sama dalam menjaga dan melestarikan hutan. Di sarankan kepada aparatur gampong dan lembaga adat agar segera membentuk Lembaga Adat Pawang Hutan dan Qanun Gampong tentang pengelolaan hutan.