Wacana penolakan pemimpin perempuan di Yogyakarta (analisis wacana kritis teks berita harian kompas)

Fenomena kekuasaan di Yogyakarta menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk media nasional ketika muncul perbedaan pendapat mengenai syarat calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur Yogyakarta dijabat secara langsung oleh Sultan sebagai Raja Keraton Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Permasalahan muncul ketika Sultan HB X tidak memiliki anak laki-laki, dan sebagian pihak mengartikan Undang-Undang dan Perda Keistimewaan mengharuskan Gubernur DIY dijabat laki-laki. Masalah ini menarik media nasional untuk memproduksi teks berita terkait pro kontra pemimpin perempuan di Yogyakarta. Penelitian ini ingin membongkar bagaimana media nasional Harian Kompas mengkonstruksi wacana penolakan pemimpin perempuan dan bagaimana pertarungan memperebutkan penerimaan publik atau gagasan-gagasan ideologis terkait suksesi kepemimpinan di Yogyakarta. Dengan pendekatan kualitatif, metode dalam penelitian ini adalah Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough. Teks berita terkait pemimpin perempuan dianalisis mulai dari level teks, level wacana danlevel sosiokultural. Hasil penelitian menemukan bahwa produksi teks berita Harian Kompas pada praktiknya merepresentasikan kelompok yang menolak pemimpin perempuan di Yogyakarta. Elite politik lokal diparlemen, bangsawan Keraton, dan Sultan HB X saling mempertahankan pendapatnya tentang hak perempuan untuk dapat menjadi pemimpin di Yogyakarta. Harian Kompas memberikan ruang pertarungan wacana isu penolakan perempuan tersebut untuk merepresentasikan keberpihakan mereka pada pihak yang menolak pemimpin perempuan.