Pengukuran tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan dilembaga pemerintah non kementerian

Pemerintah membutuhkan manajemen pengetahuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses pengambilan keputusan. Manajemen pengetahuan merupakan salah satu pendukung dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien, untuk mewujudkannya maka instansi pemerintah harus siap dalam memanfaatkan kekayaan pengetahuan yang dimilikinya, dengan melihat tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan dipemerintah. Berdasarkan pada hasil penelitian diperoleh nilai level kematangan untuk seluruh LPNK adalah 133, yang berada pada level 3 atau Introduction, dengan strategi pengelolaan pengetahuan: Memformalkan pengelolaan pengetahuan melalui peraturan; Membangun sistem untuk identifikasi, membuat, menyimpan,berbagi, mengaplikasikan dan inventaris pengetahuan; Menyusun sistem pemberian insentif bagi pegawai;Menyusun metode dan indikator pengukuran untuk menilai dampak kontribusi dan inisiatif pengetahuan;Membentuk tim lintas fungsional untuk membantu tiap unit kerja dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi; Membuat recovery system untuk menjamin kegiatan operasional tetap berjalan walaupun terjadi situasi kritis; Membuat proses induksi yang sistematis bagi para pegawai baru.