Komunikasi pemerintah di era digital: hubungan masyarakat dan demokrasi

Media sosial mengubah cara humas pemerintah dalam berkomunikasi dan melakukan tugasnya.Setelah ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik,lembaga pemerintah telah menggunakan media sosial sebagai salah satu saluran komunikasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan akun media sosial lembaga pemerintah dalam melakukan komunikasi dua arah dengan publik. Hal ini terutama untuk membahas bagaimana media sosial dalam mempengaruhi demokrasi dan peran humas profesional di era digital. Pendekatan kualitatif dengan wawancara dan pengamatan dilakukan untuk pengumpulan data. Analisis data menggunakan model Miles &Huberman (1984) dan triangulasi untuk penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa media sosial dapat meningkatkan interaktivitas antara pemerintah dan publik.