Kajian permasalahan pengharmonisasian dalam penyusunan RUU tentang keantariksaan

Urgensi perlunya pengharmonisasian suatu RUU terdapat di dalam Pasal 47 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan yaitu Menteri Hukum dan HAM. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan adalah upaya atau proses untuk mewujudkan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan antar berbagai unsur dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sebagai satu kebulatan ide yang utuh, kompak atau kokoh sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis. Tujuan makalah ini adalah untuk menganalisis Draft RUU Tentang Keantariksaan (November 2011) apakah penyusunan Draft RUU dimaksud sudah memenuhi ketentuan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi suatu RUU. Sesuai dengan tujuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi suatu RUU, maka dilakukan pengujian secara vertikal dan horizontal dengan metodologi analisis yuridis normatif melalui pengumpulan data kepustakaan maupun data melalui internet, artinya pendekatan permasalahan hukumnya terkait dengan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli yang berkompeten di bidang ini