Kajian implementasi e-government pada lembaga pemerintah di Indonesia dalam mendukung world summit on the information society untuk mewujudkan masyarakat informasi

E-Government termasuk rencana kerja yang dicanangkan dalam Plan of Action (World Summit on the Information Society) yang dihasilkan WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi. Penelitian . ini menggunakan data implementasi e-Government berdasarkan instansi dari Ditjen APTEL tahun 2010 yang diambil dari: Buku Komunikasi dan Informasi Indonesia Whitepaper 2010. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan implementasi e-Government pada lembaga pemerintah di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan, dan dukungan e-Government dalam WSIS untuk memuwujudkan masyarakat informasi. Metode analisisnya melalui penerapan statistik non parametrik dengan uji Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam implementasi e-Government pada lembaga pemerintah di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaa n. Disamping itu, dengan masih adannya 48% dari 27 lembaga pemerintah di Indonesia yang capaian implementasi e-Government-nya masih belum berhasil dengan baik, dan juga adanya penurunan peringkat e government Indonesia pada tingkat dunia (dari 85 peringkat ke-109 tahun 2010) maka dapat dikatakan implementasi e-Government pada Iembaga pemerintah di Indonesia masih rendah untuk memujudkan masyarakat informasi sebagaimana yang deklarasikan pada forum WSIS. Untuk itu implementasi e-Government tersebut perlu ditingkatkan agar menyusun kebijakan agar mempercepat terwujudnya rencana tindak WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi, dengan cara: (a) menyusun kebijakan dengan pengembangan e-Government yang jelas, (b) menyediakan anggaran yang memadai sesuai standar internasional, dan (c) meningkatkan SDM ICT yang handal melalui jalur fonnai maupun non formal.