Tinjauan yuridis tentang pengembangan lahan kelapa sawit dan kaitannya dengan perlindungan lingkungan

Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pengusaha perkebunan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kelapa sawit dengan memperluas lahan, namun terbentur adanya pembatasan dari Pemerintah. Pemerintah telah beberapa kali menerbitkan regulasi, antara lain melalui Inpres Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Inpres Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Inpres Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Metode yang digunakan adalah Yuridis normatif dengan mengkaji aturan yang ada yaitu aturan tentang perizinan dan termasuk Inpres Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bahwa Inpres Moratorium belum dapat mengatasi persoalan tata guna lahan dan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit. Inpres Moratorium justru berpotensi menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum. Paradigma yang harus dibangun pada regulasi terkait perkebunan kelapa sawit adalah regulasi yang membangun sinergi baik terkait aspek lingkungan, tata guna lahan maupun perizinan dan tidak saling mengiterupsi kepentingan satu sama lainnya. Kesimpulan bahwa pengaturan yang ada harus dimanfaatkan dan diterapkan , lahan kelapa sawit dapat diperluas dengan syarat tertentu, agar dapat memenuhi kebutuhan kelapa sawit, tetapi juga sesuai dengan aturan perlindungan Lingkungan.