Kajian mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui energi nuklir di Indonesia

Dengan telah disahkannya UU No 16 tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), Indonesia terikat secara hukum seperti halnya negara pihak lainnya untuk melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Pertama Republik Indonesia, Indonesia menargetkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerja sama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (business as usual) pada tahun 2030. Pada skenario emisi GRK tahun 2030, diperkirakan sektor energi akan menjadi kontributor utama penyumbang GRK. Perubahan penggunaan energi fosil menjadi energi terbarukan menjadi upaya pengurangan emisi. Energi nuklir dapat menjadi bagian dari aksi mitigasi karena tidak berdampak pada emisi GRK pada tahap pengoperasiannya. Makalah ini bertujuan menguraikan aksi mitigasi perubahan iklim jika menggunakan energi nuklir dan aksi adaptasi dalam melakukan evaluasi izin pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Indonesia tidak memiliki aturan secara khusus untuk adaptasi perubahan iklim terkait pembanguan dan pengoperasian PLTN, akan tetapi peraturan yang ada sudah mencakup proses adaptasi perubahan iklim terkait aspek meteorologi dan hidrologi.