Masalah Definisi dan Delimitasi Antariksa: Analisis Kecenderungan Pengaturan Dan Posisi Indonesia

Masalah definisi dan delimitasi antariksa mulai dibahas pada sidang United Nations Ad-Hoc Committee for the Peaceful Uses of Outer Space tahun 1959, namun sampai dengan sidang tahun 2016 tidak dapat diselesaikan dan disepakati, sehingga tetap menjadi agenda sidang pada tahun selanjutnya. Tulisan ini dengan menggunakan metode historis dan yuridis normatif akan menganalisis tentang kecenderungan pengaturan masalah definisi dan delimitasi antariksa, serta posisi Indonesia terhadap masalah tersebut. Berdasarkan hasil analisis ada kecenderungan bahwa pengaturan masalah definisi dan delimitasi antariksa akan diselesaikan dengan mengatur secara khusus jenis atau fungsi teknologi wahana tertentu atau pendekatan fungsional yang bersifat spesifik. Sedangkan posisi Indonesia pada awalnya cenderung berubah-ubah dengan menyatakan bahwa ada batas spasial yang sesuai dengan kesepakatan internasional. Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan secara tegas menyatakan pendekatan spasial. Jika dibandingkan antara kecenderungan internasional dan posisi Indonesia mencerminkan perbedaan mendasar yang signifikan.