Strategi Pustekbang Menjadi Design Organization Approval Penerbangan di Indonesia

Pustekbang LAPAN mempunyai banyak program kegiatan litbangjirap dan salah satunya adalah kegiatan rancang bangun pesawat udara. Dalam melakukan rancang bangun pesawat udara maka harus ada pemenuhan terhadap regulasi keselamatan penerbangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan Pasal 24 ayat (1) dan (2) huruf c dijelaskan bahwa Pustekbang memiliki peran untu menguasai teknologi aeronautika. Dalam hal penguasaan teknologi Aeronautika, maka program kegiatan di Pustekbang tidak bisa hanya merujuk kepada UU tentang Keantariksaan saja namun tetap harus mengikuti dan mematuhi peraturan keselamatan penerbangan yang berlaku di Indonesia yaitu UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS). Merujuk pada Civil Aviation Safety Regulation part 21 sub part J mengenai DOA, maka Pustekbang dalam melakukan rancang bangun pesawat udara harus menjadi sebuah organisasi rancang bangun atau DOA. Berlakunya peraturan mengenai DOA ini ditujukan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan namun disisi lain penerapan aturan ini akan menambah proses kegiatan litbangjirap di Pustekbang untuk melakukan program rancang bangun pesawat udara dan penguasaan teknologi aeronautika. Didukung dengan hasil Analisa SWOT, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Pustekbang untuk menjadi DOA, yaitu melakukan perombakan dan penyesuaian organisasi yang ada sehingga OFK dan DOA bisa berjalan secara paralel tanpa memberatkan engineer dan mempertimbangkan menjadi BLU (Badan Layanan Umum). Semua kegiatan yang dilakukan untuk menjadikan Pustekbang sebagai DOA, dibutuhkan adanya dukungan dari semua karyawan Pustekbang dan seluruh LAPAN terhadap Pustekbang untuk penguasaan teknologi Aeronautika.