SEBARAN DAN RASIO LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP INDUSTRI DI INDONESIA

Sebaran industri selayaknya didukung oleh lembaga penilaian kesesuaian (LPK) dengan sebaran dan rasio yang sebanding dengan jumlah dan kebutuhan industri, sebagai infrastruktur penerapan standar. Tujuan dari riset ini adalah untuk memetakan sebaran LPK yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan menganalisis rasionya terhadap industri di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yakni dengan pendekatan deskriptif eksploratif dengan menghimpun informasi awal mengenai kondisi industri dan lembaga penilaian kesesuaian di Indonesia, kemudian dianalisis secara deskriptif mengenai rasionya pada masing-masing provinsi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa sebaran LPK di Indonesia lebih banyak di pulau Jawa dan lebih sedikit khususnya di Indonesia bagian timur. Lebih dari setengah LPK tersebar di pulau Jawa, dengan 40,95% LPK terpusat di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Hal ini akan memengaruhi upaya pemerintah dalam pengembangan investasi industri di luar Jawa. Berdasarkan data rasio, terdapat 20 provinsi yang memiliki rasio LPK terhadap jumlah industri dengan nilai dibawah rata-rata nasional. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki 51% industri nasional, namun memiliki rasio ketersediaan LPK di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini memerlukan suatu peta jalan pengembangan LPK di Indonesia untuk mendukung kebutuhan sektor industri dalam penerapan standar dalam meningkatkan daya saing bangsa.