Model pengelolaan wilayah kepesisiran secara terpadu untuk pengembangan sistem pendukung keputusan perencanaan pembangunan kota pesisir berkelanjutan (kasus di Kota Semarang dan Kota Cilacap

Kota pesisir di Indonesia saat ini mulai berkembang dengan pesat sejak pembangunan di bidang industri dan permukiman semakin meningkat, serta didukung oleh kegiatan perekonomian daerah yang mengarah pada wilayah kepesisiran. Pertumbuhan ekonomi tersebut seringkali menjadi pemicu kerusakan lingkungan wilayah kepesisiran bila tidak diimbangi dengan perencanaan wilayah berbasis pada pertumbuhan kota yang berkelanjutan (sustainable city). Pembangunan kota pesisir yang berkelanjutan memerlukan pemikiran, paradigma, dan kegiatan yang terimplementasikan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

Perkembangan Kota Semarang dan Kota Cilacap sebagai kota pesisir di Indonesia telah berdampak pada permasalah lingkungan yang serius. Kota Semarang terletak di Pulau Jawa menghadap ke utara Laut Jawa dan Kota Cilacap menghadap ke selatan Samudera India. Permasalahan yang teridentifikasi di Kota Semarang antara lain reklamasi pantai, banjir perkotaan, erosi, denudasi hutan bakau, perubahan arus laut, pencemaran air tambak, kekurangan air bersih, intrusi air laut, menurunnya kualitas air di hulu, konversi lahan, kemiskinan, kesenjangan sosial, konflik kepentingan, kekurangan ruang publik dan ruang terbuka hijau, dengan seiring adanya industrialisasi. Kota Cilacap mengalami perubahan penggunaan lahan, kerusakan lahan, erosi dan intrusi air laut.

Penelitian ini merupakan kajian kebutuhan untuk menuju wilayah kepesisiran di Kota Semarang dan Kota Cilacap di masa mendatang dengan tujuan mempelajari dan menyusun model pengelolaan wilayah kepesisiran secara terpadu untuk kota pesisir yang berkelanjutan khususnya mengenai lingkungan di daerah penelitian; dan mengembangkan suatu sistem model pengelolaan wilayah kepesisiran secara terpadu yang berkelanjutan untuk daerah penelitian sebagai masukan dalam sistem pendukung keputusan atau DSS. Metode yang digunakan adalah survei dengan riset partisipatif FGD dan wawancara yang mendalam dengan para multipihak (stakeholders). Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitif dengan membangun model DPSIR untuk pengelolaan wilayah kepesisiran yang berkelanjutan serta meinisiasikan model awal dalam mengintegrasikan sistem pembuat keputusan.

Pada dasarnya isu dan permasalahan wilayah kepesisiran hampir memiliki similaritas di kedua daerah penelitian. Khususnya bila terkait dengan isu lingkungan baik fisik/hidrodinamika pantai, biotik yang terkait dengan hilangnya vegetasi pantai, serta sosial budaya yang terkait dengan masalah pendidikan, kemiskinan, konflik kepentingan, kawasan permukiman, kesadaran terhadap persampahan, termasuk kesadaran dalam penegakan hukum. Permasalahan lain yang selalu muncul pula di kedua wilayah kepesisiran tersebut adalah masalah instrumen kebijakan dengan koordinasi, konsultasi, dan kooperatif antar sektor yang kurang optimal. Hasil yang diperoleh dari pemrograman untuk DSS di Kota Semarang dan Kota Cilacap tidak jauh berbeda. Skenario untuk pengembangan wilayah kepesisiran dengan skenario pembangunan yang berkelanjutan menjadi fokus utama dalam penyelesaian permasalahan wilayah kepesisiran. Meskipun demikian ada mekanisme yang bersifat dari atas ke bawah (top down) untuk penyelesaian yang bersifat kebijakan, misalnya mitigasi bencana.