Penerapan geolokasi pada absensi fasilitator program padat karya pemerintah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024, ditetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7% hingga 6,5%, atau 18,34 juta sampai 19,75 juta penduduk pada akhir tahun 2024. Pemerintah telah membuat beragam kerangka kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan secara lebih terarah, yakni melalui upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan. Upaya menanggulangi kemiskinan masyarakat beberapa Kementerian Republik merancang program berbasis Padat Karya, diantaranya Kementerian Sosial seperti penyaluran dana desa, program keluarga harapan (PKH), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), program Indonesia pintar (PIP) dan program Indonesia pintar kuliah (PIP-K). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meluncurkan Program Padat Karya Tunai (PKT). Masyarakat dan warga setempat akan dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur yang berskala kecil dan tidak membutuhkan teknologi dalam Program PKT Kementerian PUPR. Untuk mendukung program padat karya berbasis masyarakat maka dibutuhkan tenaga pendamping masyarakat di lapangan yaitu Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan. Untuk memonitoring Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan yang berada di wilayah Provinsi seluruh Indonesia yang berjumlah puluhan maupun ratusan orang, dibutuhkan alat bantu memantau keberadaan fasilitator di lapangan dengan menggunakan aplikasi Absensi Online berbasis GIS, agar keberadaan fasilitator terpantau bekerja di wilayah dampingan Kabupaten dan Kecamatan masing-masing, sehingga pemangku kebijakan dan manajemen yang berada di Ibu kota Provinsi atau di kantor pusat Jakarta bisa memantau keberadaan fasilitator di Lapangan. Sedangkan untuk aplikasi GIS menggunakan peta Leaflet pengganti dari Google Map yang sudah berbayar saat ini.