Implikasi yuridis UU no. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal serta UU no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara berhadapan dengan otonomi daerah

Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal di era otonomi daerah terkait pertambangan batubara. Masalah yang dikaji: 1) Bagaimana implikasi yuridis UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam kegiatan penanaman modal di era otonomi daerah 2) Apa saja kendala penanaman modal pertambangan di Indonesia yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Hasil kajian, bahwa baik undang-undang tentang penanaman modal maupun tentang otonomi daerah harus memiliki keserasian dan konsistensi, termasuk peraturan perundang-undangan di bawahnya, apalagi UU tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global dengan diterbitkannya Undang-Undang 25 Tahun 2007.
Sedangkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mengakomodir tentang otonomi, namun banyak peraturan daerah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
atasnya, sehingga tidak kondusif bagi penanaman modal di daerah baik untuk penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).Kedua, kendala investasi di pertambangan batubara adalah tidak adanya ketidakpastian hukum karena UU Pertambangan Mineral dan Batubara tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ada pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, inkonsistensi, duplikasi, multitafsir, dan tidak operasional.