Pengelolaan migrasi untuk pengurangan risiko dampak variabilitas iklim: perspektif pemerintah dan kelembagaan masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena migrasi sebagai dampak variabilitas iklim sudah mulai terjadi di Indonesia. Meskipun fenomena tersebut saat ini tidak signifikan namun dengan semakin besamya dampak perubahan iklim terutama di wilayah pertanian dan perikanan yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya sangat bergantung pada variabilitas cuaca, tidak akan menutup kemungkinan arus migrasi yang terjadi akan semakin besar dimasa mendatang. Menurut IOM, pengelolaan migrasi akibat dampak variabilitas iklim sebenamya dapat dilakukan dalam beberapa tahap, namun pada dasamya mengandung dua prinsip yaitu mencegah terjadinya migrasi atau apabila migrasi tetap harus terjadi maka migrasi haruslah migrasi yang terencana. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya pengelolaan migrasi karena dampak variabilitas iklim yang dilakukan oleh pemerintah Propinsi NTB maupun pemerintah kabupaten. Migrasi sebagai salah satu strategi yang dilakukan oleh penduduk untuk mengatasi dampak perubahan iklim belum dipahami oleh sebagian aparat pemerintahan, sehingga masih sulit untuk membuat kebijakan pengelolaan migrasi karena dampak variabilitas iklim. Pengelolaan migrasi yang dilakukan selama ini masih merupakan pengelolaan migrasi biasa. Meskipun beberapa program yang dibuat oleh pemerintah secara tidak langsung dapat dikategorikan mencegah terjadinya migrasi namun hal tersebut tidak secara eksplisit disebutkan. Sementara itu program yang dilaksanakan terkait dengan upaya untuk memfasilitasi migrasi yang terjadi terutama untuk migrasi intemasional dilakukan seperti menangani migrasi biasa (bussiness as usual). Belum ada program yang ditujukan untuk memfasilitasi migrasi karena dampak perubahan iklim. Oleh karena itu perlu untuk memasukkan migrasi sebagai salah satu isu strategis dalam rencana aksi adaptasi dan mitigasi untuk mengatasi dampak perubahan iklim baik di tingkat nasional maupun daerah dengan kementrian ketenagakerjaan danjajarannya sebagai leading sektor. Disamping itu, perlu juga untuk melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta kelembagaan yang terdapat di masyarakat dalam pengelolaan migrasi karena dampak variabilitas iklim.