SUMBER DAYA ARKEOLOGI KAWASAN KINTAMANI SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN PARIWISATA DAN KOTA PUSAKA DI KABUPATEN BANGLI

Abstract

Archaeological resources found scattered in the area of Kintamani are tangible cultural heritage which was passed down from generation to generation. These resources are largely derived from prehistoric time especially megalithic tradition and associated with respect to the ancestors. These resources can be a regional asset that can be managed effectively as the capital of tourism development and heritage city. It aims to bring their present value but still pay attention to preservation aspects. The data were collected through observation, completed with interview and literature study. Then, it was analysed descriptive-qualitatively. Kintamani has large potential of archaeological resources which most of them are stored in temples. Management strategies that can be applied namely empowering local communities by involving them directly as the subject of planning, involving various stakeholders, and support from the legal source. The management system must be sustainable in both socio-cultural and economic.

Sumber daya arkeologi yang ditemukan tersebar di kawasan Kintamani merupakan warisan budaya tangible yang diwariskan secara turun temurun. Sumber daya ini sebagian besar berasal dari masa prasejarah khususnya megalitik yang berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Tinggalan budaya ini merupakan aset daerah yang dapat dikelola secara efektif sebagai modal pembangunan pariwisata dan kota pusaka yang bertujuan untuk memunculkan nilai kekiniannya dengan tetap memperhatikan aspek-aspek pelestarian. Aset tersebut digali dengan observasi langsung yang dilengkapi dengan wawancara, serta ditunjang dengan studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Kawasan Kintamani mempunyai potensi sumber daya arkeologi yang cukup banyak dan sebagian besar disimpan di lingkungan pura. Strategi pengelolaan yang dapat diterapkan yaitu harus memberdayakan potensi masyarakat lokal, dengan melibatkannya secara langsung sebagai subyek dari perencanaan, pemangku kepentingan, dan dukungan sumber hukum. Sistem pengelolaan tersebut harus berkesinambungan, baik secara sosial budaya maupun ekonomi.